BELOPA, Kapitanews.id – Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Kabupaten Luwu, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) inspektur daerah seluruh indonesia tahun 2023, Rabu, (25/1/2023).
Bupati Luwu, H. Basmin Mattayang, Kapolres Luwu, AKBP Arisandi dan Kajari Luwu, Andi Usama Harun, dan Kepala Inspektorat Kabupaten Luwu, Achmad Awwabin, Kasat Reskrim Polres Luwu, AKP Saleh, hadir secara virtual, di ruang kerja Bupati Luwu, Belopa.
Kegiatan ini juga dirangkaikan Launching Aplikasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah APIP Lapor oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Mendagri dalam sambutannya memaparkan, pertumbuhan ekonomi harus dijaga melihat situasi ekonomi global tidak ada kepastian.
“Persen pertumbuhan ekonomi Indonesia 6 persen lebih, ini cukup luar biasa, 5,51 persen tingkat inflasi itu juga masih bagus, artinya kenaikan harga barang dan jasa masih normal,” ujarnya
Menurut mantan Kapolri ini, kenaikan harga barang dan jasa juga dipengaruhi politik dan hankam secara nasional dan global.
“Sebanyak Rp3.016 triliun proyeksi APBN 2023, berasal dari pajak, pendapatan negara bukan pajak, itu yg kita kejar. Rp800 triliun lebih ditransfer ke daerah dalam bentuk DAK, DAU, dana insentif daerah yang berprestasi, dana otsus dana keistiwaan seperti Jogyakarta,” ujarnya.
Tito Karnavian menjelaskan, anggaran negara ini adalah tulang punggung pertumbuhan ekonomi kita.
“APBN Rp3.016 triliun dan anggaran daerah Rp800 triliun tersebut harus efektif dan efisien penggunaannya, sehingga harus dijaga tidak bocor dan tepat sasaran sesuai kebutuhan daerah masing masing,” sebutnya.
Mendagri melihat, adanya komponen belanja paling utama adalah gaji dan TPP aparatur negara menjadi yang nomor pertama menyerap anggaran besar dan nomor dua beanlja barang dan jasa.
Bahkan, dalam struktur belanja di daerah belanja barang dan jasa pun sebagain merupakan kebutuhan ASN, diantaranya biaya perjalanan dinas serta kegiatan peningkatan kapasitas aparatur.
“Kalau sudah 60 persen benja pegawai belanja jasa 20 persen bisa kita pastikan daerah ini tidak akan maju. Belanja barang dan jasa itu pun juga masih terkait kebutuhan aparatur itu sendiri, sehingga tidak lebih 20 persen untuk pembangunan fisik yang menyentuh langsung masyarakat,” terangnya.
