Hukrim  

Aliansi Mahasiswa Peduli Hukum Luwu Raya Minta Maaf Libatkan Anak Saat Aksi

Jenderal Lapangan (Jenlap) aksi tersebut, RH (27), menyampaikan permohonan maaf karena telah melibatkan anak dibawah umur saat menggelar aksi di Mako Polres Luwu Utara.(Erwin)

LUWU UTARA, Kapitanews.id – Aliansi Mahasiswa Peduli Hukum Luwu Raya, menyampaikan permohonan maaf karena telah melibatkan anak dibawah umur saat menggelar aksi di Mako Polres Luwu Utara, Rabu, (3/4/2024).

Jenderal Lapangan (Jenlap) aksi tersebut, RH (27), secara terbuka mengakui kesalahan mereka dan menyampaikan permohonan maaf. Permohonan maaf tersebut disampaikan RH dalam pernyataan tertulis dan secara lisan di Ruangan Sat Intelkam Polres Luwu Utara, serta menyatakan untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya.

RH mengakui tiga pelanggaran prosedur berunjuk rasa yang dipimpinnya, pelaksanaan aksi melewati batas waktu hingga mengganggu situasi Kamtibmas, telah melibatkan anak dibawah umur dan kesalahan administrasi dengan tidak menyerahkan surat pemberitahuan aksi sesuai aturan yang berlaku.

“Saya selaku Jenlap Aliansi Mahasiswa Peduli Hukum Luwu Raya, berjanji dan memohon maaf kepada pihak kepolisian dalam hal ini Polres Luwu Utara, yang mana saya telah telah melakukan aksi unjuk rasa yang telah melibatkan massa anak dibawah umur dan telah melewati batas waktu yang telah ditentukan serta mengganggu ketertiban umum,” ujar RH.

Baca juga : https://kapitanews.id/operasi-ketupat-2024-siap-amankan-mudik-dan-idul-fitri-1445-h-polres-luwu-utara-kerahkan-215-personil-gabungan/

Kasat Intelkam Polres Luwu Utara, Iptu Suhardi mengatakan pengamanan aksi unjuk rasa tersebut, dipimpin langsung Wakapolres AKBP Muh Rifai didampingi oleh Kabag Ops Kompol Darwis, berakhir dengan aman serta kondusif, meski sejumlah massa diamankan karena menyalahi aturan.

“Secara umum, aksi berjalan lancar. Hanya saja, memang Jenlap dan 5 orang massa yang diketahui dibawah umur, kita amankan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Sudah ada pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan pernyataannya itu dikeluarkan tanpa ada paksaan hingga berakhir damai,” tandasnya.

Sesuai peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum.

Dalam aturan ini, disebutkan jika warga negara dapat menyampaikan pendapatnya dimuka umum, termasuk melalui unjuk rasa namun dengan tetap memperhatikan aturan yang telah ditetapkan. Diterangkan pula, dengan tidak melibatkan massa dibawah umur sesuai yang tertera dalam Pasal 87 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Baca juga berita di Google News